Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-115 sekaligus hari Santri Nasional, Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Jombang Fest 2025 di Alun-Alun Kabupaten Jombang, mulai tanggal 4 hingga 26 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi daerah sekaligus sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap acara tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang turut berpartisipasi dengan membuka stand layanan publik yang menyediakan berbagai bentuk pendampingan dan konsultasi investasi.

Melalui stand ini, masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), konsultasi perizinan berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission), serta pendampingan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).

Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Joko Triyono, SE, menyampaikan bahwa partisipasi dalam Jombang Fest merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik dan meningkatkan literasi masyarakat tentang perizinan berusaha digital.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha. Kami membantu mereka memahami pentingnya pelaporan LKPM serta kemudahan berusaha melalui sistem OSS. Harapannya, kesadaran dan kepatuhan investasi di Jombang semakin meningkat,” ujar beliau.

Stand DPMPTSP juga menjadi salah satu titik kunjungan yang ramai didatangi oleh para pelaku UMKM, pengusaha lokal, dan masyarakat umum. Petugas pelayanan memberikan pendampingan langsung dengan menampilkan simulasi sistem OSS menggunakan perangkat digital yang tersedia di lokasi. Selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh brosur dan informasi layanan investasi yang disiapkan oleh tim DPMPTSP.

Partisipasi DPMPTSP dalam Jombang Fest 2025 tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah daerah, tetapi juga wujud komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha.